Jakarta –
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberi sinyal terkait penerapan iuran belahan honor Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditunda. Penerapannya sendiri mulai berlaku pada tahun 2027.
Moeldoko menyebut jangka waktu dari tahun 2024 hingga 2027 mulai menjadi waktu yg sanggup digunakan penduduk bagi memberi masukan dan konsultasi terkait kebijakan Tapera. Lantas apa saja yg mesti ditangani pemerintah apabila Tapera ditunda?
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menganggap pada periode tersebut pemerintah sanggup sedang simulasi terkait sketsa Tapera. Namun, ia menyebut sketsa Tapera yang semula bersifat wajib diubah menjadi sukarela.
“Ya itu kan 2027 (diterapkannya), ya periode ini perlu ada uji coba hingga 2027. Kalau sanggup ditangguhkan sesuatu tahun, saya kira memungkinkan, namun revisi lalu regulasinya dengan simulasi dan sebagainya sesuatu tahun ini,” kata Tauhid terhadap , Jumat (7/6/2024).
Kemudian ia menerangkan sanggup melakukan pilot project dengan sketsa baru. Dalam pilot project tersebut, Tauhid menekankan utama akselerasi penerima Tapera bagi mendapat rumah.
Pasalnya, harga rumah dan tanah akan melambung tinggi apabila mesti menanti pensiun. Hal ini pastinya mulai menjadi beban penduduk Indonesia.
“Uji mencoba satu tahun dulu dahulu implementasi dan yang lain-lain. Uji coba dengan pilot project dengan sketsa gres memungkinkan tidak. Filosofisnya lagi-lagi simpanan sukarela,” jelasnya.
Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyampaikan pemerintah mesti merubah regulasi terkait Tapera, baik merubah Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang. Menurutnya, pergantian aturan ini diinginkan buat merubah sketsa keharusan menjadi sukarela.
| Baca juga: Soal Menyesal Tapera Bikin Heboh, Begini Jawaban Basuki |
“Kita perlu mendesak pemerintah bagi merubah kebijakan terkait dengan Tapera ini baik merubah Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang. Perubahan aturan diinginkan buat merubah diksi keharusan menjadi sukarela,” kata Nailul.
Dia menerangkan metode simpanan dan investasinya diubah menjadi lebih likuiditas. Hal ini berarti, penerima Tapera sanggup mengambil dana kapanpun, bukan lagi pensiun.
Apabila pemerintah tak mengubahnya, ia menganggap perlu menempuh langkah aturan buat judicial review ke Mahkamah Agung (MA).
“Kita perlu bagi mengambil langkah aturan buat judicial review ke MA hingga MK terkait peraturan perundangan terkait Tapera. Atau kalian mendesak Pemerintah mengeluarkan revisi UU hingga PP terkait Tapera,” jelasnya.
Leave feedback about this