Jakarta –
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatatkan kinerja positif di tahun 2024. Dalam rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan buat UMKM yg dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah capaian jadwal KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis buat optimalisasi KUR di tahun 2025. Salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) selaku salah sesuatu pilihan dalam menyeleksi mutu kandidat debitur KUR.
“Pemerintah selalu berkomitmen untuk melanjutkan jadwal KUR di Tahun 2025. Sasaran penyaluran KUR tahun depan mulai dioptimalkan hingga dengan Rp 300 triliun, mudah-mudahan jadwal ini sanggup meraih lebih banyak UMKM dan menyediakan pengaruh yang lebih besar buat perekonomian,” ujar Airlangga, dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Diketahui, belum hingga tamat tahun, penyaluran KUR Tahun 2024 sukses melebihi target yg ditetapkan dengan penyaluran di sektor bikinan mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 meraih Rp 280,28 triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024. Angka ini berkembang sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan terhadap 4,92 juta debitur.
Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor bikinan yg meraih 57,8% dari total penyaluran. KUR dibilang sudah sukses mendorong kemajuan sektor riil dan UMKM.
Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, mutu penyaluran KUR tetap tersadar dan ditunjukkan lewat tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% tersadar di bawah NPL nasional sebesar 2,21%. Peningkatan mutu penyaluran KUR juga ditunjukkan lewat jumlah total debitur gres KUR per 31 Oktober 2024 meraih 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur gres KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.
Hal tersebut dilihat juga dari kenaikan terusan pembiayaan, debitur KUR yg bergraduasi di tahun 2024 meraih lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.
Sementara itu, bagi tahun 2025, pemerintah menegaskan target penyaluran KUR optimal hingga dengan Rp 300 triliun dengan memikirkan kecukupan budget subsidi bunga/subsidi marjin KUR Tahun Aturan 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, dibutuhkan penyaluran KUR tahun depan dapat meraih lebih dari 2 juta debitur KUR gres dan 1 juta debitur KUR yg bergraduasi.
Fokus penyaluran KUR terhadap debitur gres dibutuhkan sanggup memperluas terusan pembiayaan buat pelaku UMKM Tanah Air. Sementara jadwal pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas kerja keras maupun kenaikan pembiayaan dalam membuatkan usahanya.
Selain itu, jadwal Kredit Usaha Rakyat dioptimalkan selaku salah satu instrumen ekonomi dalam merealisasikan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis yang dihasilkan dalam meeting ini, ialah langkah nyata bagi memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia.
Dengan proteksi segala stakeholders, KUR dibutuhkan sanggup selalu menjadi motor penggagas ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga bisa merealisasikan impian Indonesia yg berdaulat, adil, dan makmur.
Sebagai keterangan, rapat kerjasama kali ini juga menciptakan sejumlah keputusan strategis bagi penguatan ekosistem KUR, antara lain:
1) Penataan kelembagaan tergolong sekretariat komite yg masih berlangsung baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akhir pergeseran nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ forum anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Konservasi Pekerja Migran Indonesia.
2) Menyetujui proposal pergeseran Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR buat menaikkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025; 3) Menyetujui pembiasaan kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan selaku proteksi menyukseskan jadwal ketahanan pangan; 4) Rakor juga menyepakati untuk mengembangkan proteksi pembiayaan buat Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain lewat denah linkage dan serta memperluas forum keuangan yang sanggup menyalurkan KUR PMI sehingga KUR kian gampang diakses; 5) Menyetujui denah kredit/ pembiayaan investasi padat karya.
Lebih lanjut, aktivitas pertemuan kerjasama ini didatangi oleh Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Konservasi Pekerja Migran Indonesia, dan Wakil Menteri BUMN, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi, Kepala BPKP, dan Sekretaris Kabinet.
Leave feedback about this