Hnw Minta Pemerintah Tetap Kawal Gencatan Senjata Israel & Hamas

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta biar Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Luar Negeri buat pro aktif Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menemani gencatan sejatan di Gaza Palestina.

Gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025 ini mesti dipatuhi seluruh pihak tergolong Israel dan Hamas. Hal itu juga sejalan dengan keputusan

“Sambil kalian menyambut baik gencatan senjata itu, tapi juga mengingatkan soal keputusan-keputusan ICJ (International Court of Juctice) dan ICC (International Criminal Court) atas kejahatan-kejahatan Israel yang tetap mesti dilaksanakan, tak malah dilupakan atau dimaafkan. Krn gencatan senjata yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas (Palestina) serta negara-negara perantara memang bukan untuk melalaikan keputusan-keputusan ICC dan ICJ,” kata HNW dalam keterangan, Minggu (19/1/2025).

“Maka Indonesia juga perlu ikut proaktif menemani gencatan senjata itu biar ditaati dan dilaksanakan segala butirnya, dengan melibatkan negara-negara teman dekat di PBB, OKI, negara-negara perantara dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini sungguh perlu ditangani biar genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel sanggup secepatnya dihentikan, dan penjahatnya dikenakan hukuman aturan sebagaimana keputusan ICC dan ICJ,” sambungnya.

Dia menyampaikan upaya untuk menemani perjanjian gencatan senjata itu sungguh perlu ditangani dengan menyaksikan track record Israel yg terkadang melanggar apa yang telah disepakati. Salah satunya yaitu gencatan senjata pada November 2024 kemudian dengan Lebanon yg berulangkali dilanggar Israel dengan tetap menyerang Lebanon pasca perjanjian itu disepakati.

HNW pun meminta biar Pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara anggota PBB, utamanya dengan negara-negara perantara menyerupai Qatar, Mesir dan Amerika Serikat. Langkah itu diinginkan untuk menentukan bahwa Israel menaati seluruh kesepakatan gencatan senjata yg telah mereka tandatangani.

Dia pun menyinari bahwa pemimpin AS yang di sekarang ini dan mulai tiba, Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump sama-sama mendukung gencatan senjata ini secepatnya dikerjakan. Bahkan, gencatan senjata itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden.

“Oleh alasannya yaitu itu, apabila Israel kembali membangkang dengan melanggar perjanjian gencatan senjata itu, maka selain terang menyediakan perlawanan terhadap keputusan/policy Amerika Serikat dan arus besar warga dunia yg menyambut baik gencatan senjata, maka semestinya Israel diberikan hukuman aturan dengan pengucilan Israel dari keanggotaan lembaga-lembaga internasional tergolong dari keanggotaannya di PBB maupun IPU,” jelasnya.

“Dan sudah semestinya jikalau pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat AS semakin menyadari bahwa sikap Israel justru merugikan kepentingan mancanegara AS, sehingga sudah saatnya AS berpikir serius buat memikirkan kembali pemberian mutlaknya terhadap Israel yg dilakukannya selama ini,” tambahnya.

Dia menerangkan meskipun Israel telah mulai menawan mundur pasukannya, kantor perdana Menteri Israel sudah menandatangani naskah gencatan senjata, dan jalan-jalan di Jenin akan dibuka namun gejala pelanggaran perjanjian yang telah disepakati sudah akan terlihat.

Pasca perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani, Israel masih selalu menyerang dan membuat tewasnya 73 warga di Gaza, Palestina. Agresi itu menyantap korban bawah umur dan wanita sipil yang lagi merayakan kemenangan Gaza dengan adanya gencatan senjata tersebut.

Menurutnya, hal ini sudah terkonfirmasi dan diingatkan oleh Hamas selaku salah sesuatu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Di mana pihaknya telah mentaati butir-butir gencatan senjata namun dari pihak Israel masih menandakan sikap pembangkangan.

“Saya sepakat dan baiklah dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara terbuka mengutuk keras langkah-langkah kejahatan israel sesudah ditandatanganinya gencatan senjata tersebut. Semoga pada 19 Januari besok, sesudah gencatan senjata itu resmi berlaku, tidak ada lagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, HNW berpesan biar pemerintah Indonesia juga selalu menjalin pemberian negara-negara di PBB buat menaati dan mengerjakan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid dan kejahatan kemanusiaan yg dilakukannya.

“Gencatan senjata ini bukan memiliki arti melalaikan dan memaafkan banyak sekali kejahatan yg telah ditangani oleh Israel dan pimpinannya. Oleh alasannya merupakan itu, proses di ICJ dan ICC serta upaya untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta mereka yang terlibat sebagaimana dipastikan oleh ICJ mesti tetap berlangsung dan dituntaskan,” ujarnya.

“Hendaknya itu selalu dilaksanakan selaku komitmen penegakan keadilan dan aturan internasional serta menyelamatkan marwah organisasi dan peradilan internasional, menyerupai PBB, ICJ dan ICC dan peradaban global. Dalam menemani ini, wajarnya Indonesia menjadi garda terdepan sesuai perintah Konstitusi (alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945), sekalian juga bagi mengeluarkan duit hutang sejarah dengan bangsa Palestina yang menolong kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda,” pungkasnya.

gencatan senjata di gazamprHoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya