Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Surat edaran ini akan menjelaskan secara rinci berbagai jenis belanja yang dapat dikurangi, termasuk belanja yang dianggap tidak efisien.
“Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, saya akan meminta daerah untuk melakukan efisiensi, efisiensi belanja. Belanja tersebut mencakup alat tulis kantor, pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak perlu, dan kegiatan seremonial yang berlebihan,” kata Tito saat ditemui di sela-sela retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Minggu (23/2/2025) malam.
Tito menjelaskan bahwa surat edaran ini akan ditandatangani hari ini dan berlaku mulai besok. Surat edaran tersebut akan memberikan petunjuk tentang bagaimana para kepala daerah harus mengelola anggaran dengan lebih efisien.
Alihkan Anggaran untuk Program Pro Rakyat
Tito menekankan bahwa anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk kegiatan yang lebih pro rakyat. Beberapa contoh kegiatan yang dimaksud adalah rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas puskesmas.
“Semua anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perbaikan sekolah yang rusak, perbaikan fasilitas MCK, dan peningkatan kualitas puskesmas,” ujarnya.
Tito juga mengajak DPRD di setiap daerah untuk turut memantau penerapan efisiensi anggaran ini.
Peran DPRD dalam Pengawasan Efisiensi Anggaran Daerah
“Tolong awasi, DPRD di masing-masing daerah harus memastikan bahwa efisiensi anggaran ini benar-benar dilaksanakan. Daerah yang melakukan efisiensi akan terlihat jelas, sementara daerah yang tidak melakukan perubahan akan mendapat perhatian lebih,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun efisiensi ini bisa membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman, hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Terkait Efisiensi dan Retribusi, Sri Mulyani Berikan Penjelasan
Tito juga menyinggung pembahasan efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, banyak kepala daerah yang mengajukan pertanyaan terkait teknis keuangan daerah mereka, terutama tentang efisiensi anggaran, dana bagi hasil, serta pajak dan retribusi.
“Beberapa kepala daerah mengajukan pertanyaan tentang efisiensi dan dana bagi hasil, seperti yang terjadi di Freeport Papua dan masalah potensi perikanan di Maluku Utara,” kata Tito.
Contoh Permasalahan Keuangan Daerah yang Dibahas
Tito kemudian memberikan beberapa contoh pertanyaan dari kepala daerah yang dibahas bersama Menteri Keuangan, seperti permasalahan dana bagi hasil di Papua dan perikanan di Maluku Utara. “Misalnya, ada kepala daerah yang menanyakan mengenai dana bagi hasil Freeport Papua dan potensi perikanan yang belum maksimal di Maluku Utara,” ujarnya.
Tito berharap masalah ini bisa mendapatkan solusi yang adil bagi semua daerah, sehingga adanya formulasi yang lebih baik mengenai dana bagi hasil dan pajak daerah.
Kesimpulan Efisiensi Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah diharapkan bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan lebih memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito berharap agar seluruh pihak, termasuk DPRD, bisa bersama-sama memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.
