Jakarta –
Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal utang pemerintah terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait penyaluran pupuk subsidi Rp 10,4 triliun. Dia menentukan Pupuk Indonesia niscaya mulai mendapat pembayaran.
Menurut Jokowi kemungkinan pembayaran utang itu belum dilaksanakan alasannya perlu diaudit apalagi dulu. Dia menjamin bila audit sudah dikerjakan, pembayaran bakal dikerjakan.
“Ya kurang bayar, alasannya memang apabila sudah diaudit dan sudah berakhir niscaya dibayar,” ujar Jokowi di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Menurutnya setiap penagihan yang dilaksanakan BUMN tidak akan eksklusif dibayar. Mekanismenya memang panjang, perlu solusi audit gres dibayar.
| Baca juga: Alokasi Pupuk Subsidi Naik Kaprikornus 9,5 Juta Ton, Anggarannya Rp 53 T |
“Ndak eksklusif tagih, eksklusif bayar. Penagihan niscaya diaudit dulu, gres selesai, gres dibayar, mekanismenya begitu,” terang Jokowi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang terkait penyaluran pupuk subsidi Rp 10,4 triliun. Angka ini ialah utang yg kurang dibayar dari 2020 hingga 2023.
Rahmad juga mengakui belum terbayarnya utang tersebut oleh pemerintah alasannya masih ada proses investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Piutang subsidi, 2023 sudah dibayarkan. Piutang sejak 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Di tahun 2023 ini piutang subsidi hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun, sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun,” kata Rahmad dalam pertemuan dengar nasehat (RDP) Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI, Gedung dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
“Jadi belum terbayar semua alasannya masih ada beberapa item yang masih memerlukan beberapa verifikasi,” lanjutnya.
Ad interim utang yang sudah dibayarkan oleh pemerintah, yakni periode 2022 sebesar Rp 16,3 triliun. Namun memang masih ada nilai yg masih dilaksanakan investigasi oleh BPK yg totalnya Rp 10,4 triliun.
Leave feedback about this