
Pemerintahan Gaza 8 tahun setelah perang menjadi topik kontroversial yang diusulkan oleh pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid. Ia mengatakan bahwa Mesir seharusnya memerintah Jalur Gaza selama setidaknya 8 tahun setelah perang berakhir. Namun, Mesir dengan tegas menolak usulan tersebut.
Dilansir kantor berita AFP pada Rabu (26/2/2025), Mesir menolak saran dari mantan Perdana Menteri Israel tersebut untuk menggantikan pemerintahan Gaza. Pemerintah Mesir menegaskan bahwa saran ini tidak dapat diterima dan bertentangan dengan posisi Mesir dan negara-negara Arab yang sudah lama terlibat dalam penyelesaian masalah Palestina.
Mesir Menegaskan Penolakan Terhadap Usulan Pemerintahan Gaza
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Tamim Khalaf, menyatakan bahwa setiap ide atau saran yang menginginkan intervensi Mesir atau negara Arab dalam pemerintahan Gaza akan ditolak mentah-mentah. “Pendirian Mesir dan Arab tetap tidak berubah terkait Gaza, dan kami tidak akan menerima usulan tersebut,” katanya dalam konferensi pers yang diterbitkan oleh kantor berita negara MENA.
Sebelumnya, Yair Lapid mengemukakan argumen bahwa Mesir harus mengelola Jalur Gaza selama delapan tahun setelah perang berakhir. Menurut Lapid, ini merupakan solusi bagi penyelesaian utang Mesir yang meningkat.
Lapid Mengusulkan Pembayaran Utang Mesir Dengan Pemerintahan Gaza
Lapid juga menambahkan bahwa Mesir akan bertanggung jawab atas pengelolaan Gaza selama periode tersebut, dengan opsi perpanjangan hingga 15 tahun. Saran tersebut dia utarakan dalam forum pemikir di Washington yang diselenggarakan oleh Foundation for Defense of Democracies (FDD), yang disiarkan oleh AFP pada 26 Februari.
Lapid mengusulkan bahwa Mesir akan menerima bantuan internasional untuk menyelesaikan utangnya dan mengelola Jalur Gaza dalam periode tersebut. “Pada saat yang sama, utang luar negeri Mesir akan dibayar oleh komunitas internasional dan sekutu regional,” ujarnya. Mesir saat ini adalah salah satu negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia.
Kepedulian Internasional Untuk Gaza: Solusi Mesir dalam Pengelolaan Gaza
Lapid mengusulkan bahwa Mesir mulai memberikan solusi perdamaian dengan negara-negara Teluk dan komunitas internasional untuk pengelolaan dan rekonstruksi Gaza. “Selama periode tersebut, situasi pemerintahan Gaza akan mulai terstruktur, dan proses demiliterisasi total Gaza bisa dimulai,” katanya.
Perkembangan ini terjadi setelah Israel melakukan serangan militer besar-besaran di Gaza selama lebih dari 15 bulan, dengan alasan membalas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas di Israel dan ratusan lainnya terluka.
Dampak Serangan Militer Israel di Gaza dan Kerusakan yang Ditimbulkan
Sementara itu, serangan militer Israel telah menyebabkan lebih dari 48.000 orang di Gaza meninggal. Selain itu, serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah, memaksa jutaan orang mengungsi.
Banyak wilayah Gaza yang hancur akibat pertempuran ini, dan saat ini, warga Gaza mulai merasa sedikit lega meskipun gencatan senjata sudah tercapai.