Jakarta –
Ekonom mengkritik pemberian untuk merenggangkan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 hanya berlaku dua bulan. Donasi yg dimaksud menyerupai potongan harga listrik dan pemberian beras 10 kilogram (kg).
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan paket kebijakan ekonomi pemerintah condong berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan yg berarti. Padahal pengaruh negatif naiknya tarif PPN 12% memiliki dampak jangka panjang.
“Bentuk pemberian bersifat temporer menyerupai potongan harga listrik dan pemberian beras 10 kg yg cuma berlaku 2 bulan, sementara pengaruh negatif naiknya tarif PPN 12% memiliki dampak jangka panjang,” kata Bhima dalam pemberitahuan tertulis, dikutip Kamis (19/12/2024).
| Baca juga: Diskon Tarif Listrik Dapat Jaga Daya Beli Masyarakat |
Menanggapi itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan pemerintah telah memperhitungkan siklus tingginya tekanan inflasi per bulannya.
Ferry menyampaikan tekanan inflasi tinggi lazimnya akan terjadi pada final tahun, yang berimplikasi pada tekanan inflasi pada kuartal I-2025 alasannya merupakan adanya momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Oleh alasannya merupakan itu, permulaan tahun menjadi level kritis bagi pemerintah buat menekan angka inflasi mudah-mudahan tidak terlampau tinggi lewat potongan harga tarif listrik dua bulan pertama di 2025.
Dengan potongan harga tarif listrik 50% ditambah pemberian pangan beras bagi 16 juta keluarga masing-masing 10 kg/bulan selama Januari-Februari 2025, pemerintah disebut mulai bisa mengontrol tekanan inflasi sambil mendorong perkembangan ekonomi kuartal I-2025.
“Kritikal di Q1 bagi pemerintah, makanya 2 bulan ketika inflasi tinggi ada pemberian pangan yang untuk kelas menengah, kemudian potongan harga listrik, ini kami inginkan inflasi terjaga, kemudian daya beli yang dicreate dari pemberian pangan maupun potongan harga listrik, jadi leverage dari perkembangan ekonomi di kuartal I,” kata Ferry.
“Jadi jikalau dari siklus kini Q1 kritikal yg jadi engine of growth juga, jadi kayak mesin di permulaan kalian siapin sehingga perkembangan ekonomi dan inflasi terjaga,” tambahnya.
Kebijakan itu timbul alasannya yaitu pemerintah menyadari tarif listrik merupakan salah satu unsur penyumbang inflasi paling besar sehabis materi pangan di Indonesia.
“Untuk inflasi kami tahu komponen-komponen besar bobot inflasi kan pangan, kemudian tarif listrik. Secara siklus meski inflasi 2024 kita relatif rendah dan jikalau 2025 masih di rentang sasaran, namun siklus final tahun kita milik mapping di bulan-bulan kapan inflasi tinggi dibanding inflasi bulan-bulan lain,” ucapnya.
Video: Pemerintah Beri Rp 265,6 T bagi Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan
Video: Pemerintah Beri Rp 265,6 T untuk Insentif PPN Bahan Pokok-Pendidikan
diskon listrikbantuan berasppn 12%inflasippn 12 persenbantuan pemerintah
